Pengadilan Agama Blitar Kelas IA memperkuat upaya pencegahan pernikahan usia anak. Melalui kerja sama lintas sektor bersama Dinas Pendidikan Kota Blitar dan Kementerian Agama Kota Blitar. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kerja sama dan deklarasi bersama pada Jumat, 19 Desember 2025. Di Gedung Saba Dinas Pendidikan Kota Blitar.

Kegiatan ini melibatkan 33 kepala SMP/MTs negeri dan swasta serta Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) se-Kota Blitar. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sinergi antarlembaga. Dalam mencegah perkawinan usia anak sekaligus mendukung terwujudnya Kota Blitar Layak Anak.

Simak Informasi Berikut : Pengadilan Agama Blitar Berhasil Damaikan Perkara Waris 

Tiga Instansi Bangun Komitmen Bersama

Kerja sama yang melibatkan Pengadilan Agama Blitar, Dinas Pendidikan Kota Blitar. Kementerian Agama Kota Blitar menjadi bentuk kesepahaman untuk menjalankan upaya pencegahan secara bersama-sama. Masing-masing instansi memiliki ruang peran yang dapat saling melengkapi. Dalam memberikan pemahaman kepada anak, orang tua, dan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak.

Rangkaian acara diawali dengan penyampaian latar belakang kerja sama. Dalam pengantar tersebut, ditekankan bahwa lembaga pendidikan dan peradilan agama mempunyai peran strategis dalam pembinaan generasi muda. Pencegahan pernikahan usia anak membutuhkan perhatian berbagai pihak karena persoalan tersebut berkaitan dengan perlindungan anak, pendidikan, kehidupan keluarga, serta pemahaman hukum dan keagamaan.

Setelah penyampaian latar belakang, para pihak melaksanakan penandatanganan dokumen kerja sama sebagai simbol kesepahaman untuk menjalankan komitmen bersama. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi yang diikuti seluruh peserta.

Deklarasi tersebut menjadi pernyataan sikap kolektif untuk mendukung pencegahan praktik pernikahan usia anak di Kota Blitar. Kehadiran para kepala SMP/MTs dan Ketua PKBM juga memperluas keterlibatan satuan pendidikan dalam pelaksanaan komitmen tersebut.

Ketua Pengadilan Agama Blitar, Farida Hanim, menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor ini menempatkan pencegahan sebagai prioritas sebelum persoalan perkawinan usia anak berkembang menjadi perkara hukum di pengadilan.

Menurutnya, peran peradilan agama tidak terbatas pada penyelesaian perkara yang diajukan masyarakat. Pengadilan Agama juga dapat berkontribusi dalam edukasi hukum keluarga sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai persoalan perkawinan dan perlindungan anak.

Sekolah dan Kementerian Agama Perkuat Edukasi

Pendekatan preventif dinilai penting karena pencegahan dapat dilakukan sejak awal melalui penyampaian informasi dan pembinaan. Dengan melibatkan lembaga pendidikan dan instansi terkait, pesan mengenai pentingnya perlindungan anak diharapkan dapat menjangkau peserta didik maupun lingkungan keluarga.

Komitmen tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa upaya perlindungan anak membutuhkan keterlibatan berbagai unsur. Pengadilan Agama memiliki perspektif hukum keluarga, sedangkan lembaga pendidikan mempunyai hubungan langsung dengan peserta didik. Kolaborasi keduanya dapat diperkuat dengan dukungan Kementerian Agama dalam memberikan pemahaman nilai-nilai keagamaan.

Dinas Pendidikan Kota Blitar menegaskan bahwa sekolah memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam membangun kesadaran peserta didik dan orang tua mengenai dampak pernikahan dini. Lingkungan pendidikan menjadi salah satu ruang penting untuk menyampaikan pemahaman tentang masa depan anak, perlindungan hak, serta pentingnya memperoleh pendidikan.

Keterlibatan 33 kepala SMP/MTs negeri dan swasta serta Ketua PKBM se-Kota Blitar diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program hingga tingkat satuan pendidikan. Dengan demikian, komitmen yang telah ditandatangani tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi di lingkungan masing-masing.

Kerja Sama Ditindaklanjuti dengan Program Konkret

Sinergi ketiga instansi tersebut menjadi penting karena pencegahan pernikahan usia anak tidak dapat hanya dibebankan kepada satu lembaga. Diperlukan komunikasi dan kerja sama yang berkelanjutan agar pesan pencegahan dapat disampaikan secara konsisten kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat.

Dokumen kerja sama yang ditandatangani memuat ruang lingkup edukasi, sosialisasi, serta pendampingan bagi peserta didik dan masyarakat. Ruang lingkup tersebut menjadi landasan bagi para pihak untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peran masing-masing.

Para peserta sepakat untuk menindaklanjuti kerja sama melalui program konkret di lingkungan masing-masing. Artinya, komitmen bersama perlu diterjemahkan ke dalam langkah yang dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, terutama melalui lingkungan sekolah, lembaga pendidikan nonformal, dan kegiatan pembinaan masyarakat.

Pengadilan Agama Blitar berharap kerja sama lintas sektor ini dapat menjadi langkah sistematis dan berkelanjutan dalam mencegah pernikahan usia anak di Kota Blitar. Dengan keterlibatan lembaga peradilan, pendidikan, keagamaan, serta satuan pendidikan, upaya perlindungan anak diharapkan dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi.