Pengadilan Agama Blitar Kelas IA terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui optimalisasi layanan e-Court sebagai sarana pendaftaran dan administrasi perkara secara elektronik.

Berdasarkan data Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar, hingga Senin, 16 November 2026. Tercatat sebanyak 234 perkara telah didaftarkan melalui sistem e-Court sepanjang November 2026. Jumlah tersebut menunjukkan tingginya pemanfaatan layanan digital oleh masyarakat pencari keadilan di wilayah Blitar Raya. Melalui layanan ini, proses administrasi perkara dapat dilaksanakan dengan lebih praktis, cepat, dan efisien. Masyarakat tidak perlu selalu datang langsung ke kantor pengadilan untuk menyelesaikan setiap tahapan administrasi yang telah tersedia secara elektronik.

Informasi Lebih Lanjut : PA Blitar Hadirkan Layanan Digital Meningkatkan kualitas

Rincian Pendaftaran Perkara e-Court November 2026

Berdasarkan data yang dihimpun Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar terima 234 perkara yang didaftarkan melalui e-Court terdiri atas dua jenis perkara, yaitu Perdata Gugatan dan Perdata Permohonan.

Sebanyak 180 Perkara Gugatan dan 54 Perkara Permohonan

Adapun rincian pendaftaran perkara melalui sistem e-Court hingga 16 November 2026 adalah sebagai berikut:

– Perdata Gugatan: 180 perkara. – Perdata Permohonan: 54 perkara. – Total keseluruhan: 234 perkara.

Data tersebut memperlihatkan bahwa layanan e-Court telah dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kebutuhan administrasi perkara. Kemudahan pendaftaran secara daring memberikan alternatif pelayanan yang lebih fleksibel bagi para pihak yang ingin mengajukan gugatan maupun permohonan di Pengadilan Agama Blitar.

Ahmad Faruq Setiawan menjelaskan bahwa pemanfaatan e-Court mencakup berbagai tahapan administrasi, mulai dari pendaftaran gugatan atau permohonan, pembayaran panjar biaya perkara, hingga pemanggilan para pihak dan persidangan secara elektronik sesuai ketentuan yang berlaku.

e-Court Permudah Masyarakat Mengakses Layanan Pengadilan

Melalui sistem e-Court, para pihak dapat melakukan berbagai proses administrasi perkara secara elektronik. Selain memberikan kemudahan dalam pendaftaran, sistem ini juga memungkinkan pengguna memantau perkembangan dan status perkara tanpa harus datang langsung ke kantor pengadilan.

Dengan demikian, masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan sekaligus memperoleh akses informasi perkara secara lebih praktis. Kehadiran petugas pendamping e-Court juga membantu masyarakat yang masih membutuhkan penjelasan mengenai tata cara penggunaan layanan digital tersebut.

Dasar Hukum dan Manfaat Penggunaan e-Court

Penerapan e-Court merupakan bagian dari transformasi digital di lingkungan peradilan yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Salah satu landasan hukumnya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Mewujudkan Pelayanan Cepat, Mudah, dan Terjangkau

Penggunaan e-Court memberikan sejumlah manfaat nyata bagi masyarakat pencari keadilan, antara lain:

– Menghemat waktu dan biaya transportasi karena pendaftaran dapat dilakukan secara daring. – Mempermudah pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik. – Memudahkan pemantauan informasi dan perkembangan perkara. – Mendukung transparansi administrasi melalui pencatatan digital. – Mengurangi kebutuhan masyarakat untuk datang langsung ke kantor pengadilan.

Selain itu, sistem administrasi elektronik mendukung terciptanya pelayanan yang lebih tertib dan akuntabel. Setiap tahapan administrasi tercatat dalam sistem sehingga proses pelayanan dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.

Komitmen PA Blitar Mewujudkan Peradilan Modern dan Berintegritas

Pengadilan Agama Blitar Kelas IA akan terus mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tingginya jumlah pendaftaran perkara melalui e-Court menjadi motivasi bagi seluruh aparatur untuk terus memberikan pelayanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan pencari keadilan.

Optimalisasi layanan digital juga menjadi bagian dari dukungan terhadap pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan kanal resmi layanan informasi dan administrasi perkara yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Blitar. Apabila mengalami kesulitan dalam menggunakan e-Court, masyarakat dapat meminta bantuan kepada petugas yang bertugas memberikan pendampingan.

Melalui pengembangan layanan berbasis teknologi ini, Pengadilan Agama Blitar berharap dapat menghadirkan sistem peradilan yang semakin modern, transparan, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Komitmen tersebut menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.