
Pengadilan Agama (PA) Blitar Kelas IA menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelayanan publik yang inklusif melalui partisipasi aktif. Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas Kabupaten Blitar Tahun 2027–2029. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kehadiran Panitera Pengadilan Agama Blitar, Margono, dalam Rapat Koordinasi Akhir Penyusunan RAD. Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan pada Selasa, 17 November 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Pendapa Ageng Hand Asta Sih, Srengat, Jalan Raya Togogan, Kelurahan Togogan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Kehadiran PA Blitar menjadi bentuk dukungan terhadap sinergi lintas sektor dalam mewujudkan perlindungan hak dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas.
Pelajari Selengkapnya : PA Blitar Jalin Koordinasi dengan KUA Kesamben
PA Blitar Dukung Penyusunan Rencana Aksi Daerah Disabilitas
Rapat koordinasi akhir ini diselenggarakan PA Blitar Rencana Aksi Daerah bersama sejumlah pemangku kepentingan terkait. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.
Komitmen tersebut juga sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan. Regulasi ini menjadi salah satu landasan dalam mendorong penyelenggaraan proses peradilan yang memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.
Margono Berikan Kontribusi dalam Pembahasan RAD 2027–2029
Dalam rapat koordinasi tersebut, Margono turut berpartisipasi dalam pembahasan substansi teknis penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas. Kehadiran perwakilan PA Blitar diharapkan dapat memperkuat perspektif hukum dan pelayanan peradilan dalam perumusan program daerah.
Pembahasan Aksesibilitas dan Hak Penyandang Disabilitas
Pembahasan dalam forum koordinasi mencakup sejumlah aspek penting yang berkaitan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain aksesibilitas fasilitas fisik, ketersediaan layanan informasi, bantuan hukum, serta perlindungan hak-hak sipil.
Aspek tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Dalam lingkungan peradilan, aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan sarana dan prasarana, tetapi juga mencakup prosedur pelayanan, komunikasi, serta pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.
RAD Menjadi Pedoman Program Inklusif
Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Kabupaten Blitar Tahun 2027–2029 diharapkan menjadi pedoman bagi organisasi perangkat daerah dan lembaga terkait dalam melaksanakan program perlindungan serta pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Melalui perencanaan yang terarah, setiap instansi dapat menjalankan peran sesuai tugas dan kewenangannya. Kolaborasi antarlembaga juga diperlukan agar berbagai program dapat terlaksana secara terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan.
RAD Penyandang Disabilitas Perkuat Akses Keadilan
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas memiliki arti penting bagi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas di Kabupaten Blitar. Keberadaan RAD diharapkan mampu mendorong peningkatan akses terhadap berbagai layanan publik, termasuk layanan hukum dan peradilan.
Melalui kebijakan yang inklusif, penyandang disabilitas diharapkan dapat memperoleh pelayanan tanpa hambatan dan perlakuan diskriminatif. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum, mengakses fasilitas publik, serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.
Bagi PA Blitar, dukungan terhadap penyusunan RAD juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan peradilan. Pelayanan yang ramah disabilitas membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, fasilitas yang memadai, serta prosedur yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara adil dan proporsional.
PA Blitar Teguhkan Komitmen Pelayanan Inklusif Menuju WBBM
Sebagai satuan kerja yang telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Pengadilan Agama Blitar Kelas IA terus berkomitmen menjaga integritas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi Akhir Penyusunan RAD Penyandang Disabilitas Kabupaten Blitar Tahun 2027–2029 menjadi salah satu wujud nyata dukungan terhadap terciptanya pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan.
PA Blitar juga terus berupaya memperkuat budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari langkah menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Melalui kolaborasi dan sinergi bersama pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan, PA Blitar berharap dapat berkontribusi dalam mewujudkan akses keadilan yang setara bagi seluruh masyarakat. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan peradilan yang prima, ramah disabilitas, dan bebas dari diskriminasi.
Leave a Reply