HAK-HAK PENCARI KEADILAN PENGADILAN AGAMA BLITAR
( Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 )

1.
Berhak memperoleh Bantuan Hukum;
2.
Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan;
3.
Berhak segera diadili oleh Pengadilan;
4.
Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan;
5.
Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya;
6.
Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim;
7.
Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa/penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia;
8.
Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri;
9.
Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang;
10.
Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan;
11.
Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan;
12.
Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang;
13.
Berhak menghubungi/menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum;
14.
Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya;
15.
Berhak mengirim/menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya;
16.
Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum;
17.
Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan;
18.
Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya;
19.
Berhak segera menerima atau menolak putusan;
20.
Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum,dan putusan dalam acara cepat;
21.
Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang;
22.
Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusandalam waktu yang ditentukan undang-undang;
23.
Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP;
( Pasal 50 s/d 68 dan pasal 196 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP )